Nah Loh !! Udah Jadi Tersangka Masih Dapat Gaji , Pemerintah Perlu Fikirkan Ulang

Sejak Senin (16/1/2017) kebijakan penggunaan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten mulai berjalan.
Di antaranya pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sebelumnya sempat tertunda lantaran mundurnya pengukuhan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) 2017


Namun bukan hanya gaji ASN yang dibayarkan, termasuk dalam pembayaran belanja pegawai itu gaji untuk Bupati Klaten, Sri Hartini.
Meski saat ini statusnya ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sri Hartini masih menerima gaji sebagai orang nomor 1 di Kabupaten Klaten secara utuh.
Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Klaten, Sunarno.
Meski saat ini sudah berstatus sebagai tersangka kasus dugaan suap jabatan, Sri Hartini masih menerima gaji sebagaimana biasanya.
“Pembayaran tetap dilakukan karena sudah masuk dalam rincian pembayaran belanja pegawai. Ada sekitar Rp 60 miliar yang dikeluarkan untuk membayar gaji pegawai, termasuk Bupati dan Wakil Bupati,” ungkapnya, Selasa (17/1/2017).
Menurutnya selain sudah masuk dalam daftar anggaran, pembayaran gaji bupati tersebut lantaran belum adanya kebijakan pemberhentian sementara Sri Hartini dari jabatannya saat ini.
Di sisi lain, kebijakan penghentian pembayaran gaji bupati diatur oleh Menteri Dalam Negeri.
“Yang jelas, saat ini belum ada kebijakan apapun dari Mendagri dan KPK (terkait kasus Sri Hartini), kami belum menerima surat atau tembusan. Sehingga hak-haknya masih dipenuhi meskipun KPK sudah menahan dan menetapkan status tersangka,” katanya.
Total gaji bulan Januari yang diterima Bupati Klaten sebesar Rp 5.742.500.
Jumlah tersebut terdiri dari; gaji pokok sebesar Rp 2.100.000, tunjangan eselon VI B Rp 3.780.000, tunjangan beras Rp 72.420, tunjangan pajak Rp 52.754, tunjangan BPJS Kesehatan Rp 63.000, tunjangan jaminan kecelakaan kerja Rp 5.040, dan tunjangan jaminan kematian Rp 6.300.
Jumlah keseluruhan mencapai Rp 6.079.594 dipotong pajak Rp 52.754, BPJS Kesehatan Rp 63.000, potongan iuran wajib pegawai negeri 2 persen sebesar Rp 42.000, potongan iuran wajib pegawai negeri 8 persen sebesar Rp 168.000, potongan tunjangan jaminan kematian Rp 6.300, dan potongan lain-lain Rp 337.094. Sehingga total gaji bersih yang diterima Rp 5.742.500.
Kondisi tersebut berbeda dengan Suramlan, mantan Kasi SMP Dinas Pendidikan Klaten (sesuai SOTK lama).
Setelah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan memberi suap kepada Bupati, gaji pegawai eselon IV A yang diterima hanya 75 persen.
Hal tersebut menyusul kebijakan dari Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Daerah (BKPPD) Klaten yang menon-aktifkan status Suramlan sebagai ASN.
“Setelah mendapatkan kebijakan ini, maka gaji yang dibayarkan hanya 75 persen dari total yang seharusnya diterima,” ujarnya. (*)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Nah Loh !! Udah Jadi Tersangka Masih Dapat Gaji , Pemerintah Perlu Fikirkan Ulang"

Posting Komentar